AGAM — Dugaan permainan data dalam penyaluran bantuan pascabencana di Kabupaten Agam kembali memicu sorotan publik. Polemik tersebut semakin menguat setelah mencuat pemberitaan terkait sikap bungkam Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Agam terhadap berbagai pertanyaan media mengenai bantuan pascagalodo, Rabu 20 Mei 2026.
Sejumlah warga di Kecamatan Palembayan mengaku menemukan berbagai kejanggalan dalam proses pendataan penerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dan dana stimulan perbaikan rumah. Dugaan itu mencuat setelah warga melakukan penelusuran langsung ke lapangan.
BACA JUGA Kadis Perkim Agam Bungkam Soal Polemik Bantuan Galodo, Nomor Awak Media Diblokir
Warga berinisial W mengungkapkan, ditemukan rumah yang disebut tidak terdampak bencana namun diduga tetap menerima bantuan. Sementara, sejumlah warga lain yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Sulit sekali mendapatkan data penerima bantuan, baik di pemerintahan nagari maupun di Dinas Perkim. Tapi saat kami telusuri langsung ke lapangan, ada rumah yang tidak terdampak sama sekali justru menerima bantuan DTH dan dana stimulan,” ungkap W kepada Redaksi JaringanBintangInfo.com, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait mekanisme verifikasi dan validasi data penerima bantuan pascabencana di Kabupaten Agam.
Tak hanya itu, W juga mengaku memperoleh informasi dari sejumlah warga penerima bantuan yang menyebut adanya dugaan arahan dari oknum tertentu dalam proses pengusulan bantuan tersebut.
Bahkan, muncul dugaan adanya praktik pemberian fee kepada oknum yang melakukan survei lapangan, baik dari unsur pemerintahan nagari maupun pihak terkait lainnya.
“Kami mendapat pengakuan dari warga bahwa ada yang diminta memberikan fee kepada oknum yang melakukan survei. Ada juga warga yang diarahkan memperbesar kerusakan rumah agar terlihat lebih parah dan bisa mendapatkan bantuan,” bebernya.
Jika dugaan tersebut benar terjadi, maka hal itu dinilai sangat mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya para korban bencana yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
Warga pun menduga adanya indikasi kongkalikong antara oknum tertentu di pemerintahan nagari dengan pihak terkait dalam proses verifikasi bantuan pascabencana tersebut.
Atas temuan itu, masyarakat mendesak aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun pihak berwenang lainnya, segera turun tangan melakukan audit investigasi secara menyeluruh.
“Kami berharap Kejati maupun Kejari turun langsung melakukan audit investigasi ke lapangan, baik ke pemerintahan nagari maupun Dinas Perkim. Kami siap menjelaskan dan membuktikan temuan-temuan yang ada,” tegas W.
Selain dugaan permainan data, warga juga menyoroti pelayanan di Kantor Dinas Perkim Kabupaten Agam. Mereka mengaku sempat mendatangi kantor tersebut dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perkim, namun merasa tidak mendapatkan tanggapan yang baik.
“Saat kami datang ke kantor dan bertemu langsung dengan Kadis Perkim, cara bicara dan pelayanannya dinilai arogan. Kami merasa suara masyarakat tidak didengar dan tidak ditanggapi dengan baik,” ujarnya lagi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Agam belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan tersebut. Redaksi JaringanBintangInfo.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan dan tanggapan berimbang, Namun hingga saat ini Kadis Perkim Agam serta Wali Nagari Salareh Aia Timur belum bisa di hubungi. (Red)
Editor: Redaksi
About the Author
