Batam, Media Jaringanbintanginfo.com – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terus mengalami tekanan menjadi sorotan serius berbagai pihak di Kepulauan Riau, Minggu 13 April 2026.
Di tengah situasi tersebut, potensi minyak dan gas bumi (migas) yang melimpah di wilayah Natuna dan Anambas dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat fiskal daerah.
BACA JUGA Janji Tinggal Janji, Polemik Limbah B3 di Pertamina Tanjung Uban Belum Temui Titik Terang
Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kepulauan Riau, La Dewasatria Perdana Shandy, menilai pemerintah daerah belum mampu mengonversi potensi strategis tersebut menjadi kekuatan ekonomi nyata.
“Kepri ini berada di atas sumber daya migas yang sangat besar, tetapi sampai hari ini banyak blok yang belum digarap maksimal. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi soal keberanian mengambil kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, alasan bahwa sektor migas merupakan kewenangan pemerintah pusat tidak bisa terus dijadikan pembenaran atas stagnasi yang terjadi. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu memainkan peran strategis dengan mendorong evaluasi terhadap blok-blok migas yang dinilai mangkrak.
“Daerah tidak bisa hanya menunggu. Harus ada tekanan yang konsisten ke pusat agar potensi ini tidak terus dibiarkan,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya peta jalan (grand design) energi yang terintegrasi di Kepulauan Riau. Padahal, integrasi antara wilayah penghasil seperti Natuna dan Anambas dengan Batam sebagai pusat industri dan logistik dinilai sangat krusial dalam membangun rantai nilai migas yang kuat.
“Kalau tidak ada integrasi, Kepri hanya akan jadi penonton. Padahal seharusnya bisa menjadi pemain utama dalam ekosistem energi,” katanya.
Permasalahan lain yang turut disorot adalah lemahnya sinkronisasi kebijakan antarwilayah, perizinan yang belum selaras, serta minimnya koordinasi lintas sektor. Kondisi ini dinilai membuat iklim investasi di sektor migas menjadi kurang kompetitif.
Tak hanya itu, upaya promosi investasi juga dianggap masih pasif. Dibandingkan daerah lain yang aktif menawarkan peluang ke investor global, Kepulauan Riau dinilai belum menunjukkan langkah agresif dalam menarik investasi internasional.
SEMMI Kepri juga menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan BP Batam belum berjalan optimal. Padahal, Batam memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan industri migas di wilayah tersebut.
“Tanpa kolaborasi yang kuat, wacana menjadikan Batam sebagai offshore energy hub hanya akan menjadi slogan,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, SEMMI Kepulauan Riau menyatakan akan terus mengawal isu ini agar potensi migas tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Ia menegaskan, kondisi saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan grand design energi, penguatan sinergi lintas sektor, hingga peningkatan upaya menarik investasi global.
“APBD tidak akan pernah kuat kalau potensi sebesar ini terus dibiarkan. Kepri tidak kekurangan sumber daya, yang kurang adalah keberanian untuk mengelolanya,” tutupnya.
Editor:Redaksi
Reporter:Tim
About the Author
