Lingga – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mendorong pemerintah untuk memberlakukan moratorium penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Kabupaten Lingga.
Menurut Wahyu, kebijakan moratorium perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas investasi yang sedang berjalan. Selama masa moratorium, pemerintah diminta melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan maupun pertambangan.
“Audit ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas investasi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Lingga. Jika hasil audit menunjukkan tidak ada persoalan, maka moratorium dapat dicabut,” ujar Wahyu, Kamis (23/7/2026).
Ia mengungkapkan, usulan tersebut muncul setelah menerima berbagai pengaduan dari masyarakat terkait konflik antara perusahaan dengan warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Lingga.
Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi harus segera diselesaikan secara adil dan mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan investasi yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Wahyu juga meminta pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat, di antaranya terkait pelaksanaan kebun plasma bagi warga serta reklamasi pascatambang agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun kerusakan lingkungan.
“Saya berharap persoalan perkebunan plasma dan reklamasi pascatambang dapat diselesaikan terlebih dahulu sehingga tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak,” katanya.
Selain menyoroti sektor investasi, Wahyu yang juga dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu mengusulkan agar seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lingga bertransformasi menjadi Desa Adat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga identitas Kabupaten Lingga sebagai pusat budaya Melayu di Provinsi Kepulauan Riau.
“Seluruh investasi dan pembangunan di Lingga harus tetap bersandikan adat istiadat dan budaya Melayu. Dengan status Desa Adat, nilai-nilai budaya lokal diharapkan semakin kuat dalam setiap proses pembangunan,” tutupnya.
About the Author
