Opini: Diki Candra, sekretaris DPD Gmni Kepri.
Setiap tanggal 1 Juni, panggung-panggung kekuasaan sibuk mementaskan upacara Hari Lahir Pancasila dengan megah. Namun, di balik orasi persatuan yang membubung tinggi, realitas bangsa hari ini justru mempertontonkan penjajahan gaya baru. Di bawah kendali Rezim Prabowo, rakyat di akar rumput sedang berdarah-darah menghadapi tiga hantaman mematikan sekaligus: inflasi yang tak terkendali, ruang hidup yang dihancurkan atas nama korporasi, dan mesin fiskal negara yang terus memeras kantong-kantong kosong masyarakat bawah.
Pancasila telah mengalami reduksi moral yang akut. Ia tidak lagi berfungsi sebagai kompas ideologi penuntun kesejahteraan umum, melainkan sekadar jimat seremonial untuk menutupi borok kebijakan ekonomi yang sangat kapitalistik dan ugal-ugalan.
Degradasi Ekologis: Sila Kelima yang Dikubur di Tanah Reklamasi Komitmen pemerintahan Prabowo terhadap Sila Kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” hancur lebur di tingkat tapak. Kita sedang menyaksikan bagaimana benteng alam Indonesia diperlakukan seperti barang jarahan demi ambisi swasembada artifisial dan hilirisasi ugal-ugalan. Pembabatan hutan (deforestation) skala masif terus dilegalkan demi memuaskan nafsu industri ekstraktif dan mega proyek pangan korporasi (food estate) yang berulang kali gagal. Hutan alam yang menjadi benteng pertahanan ekologis sekaligus ruang hidup masyarakat adat terus digunduli tanpa ampun.
Kehancuran ini makin diperparah oleh proyek-proyek perusakan pesisir lewat gurita reklamasi yang dilegalkan atas nama investasi infrastruktur. Konsekuensinya nyata: ekosistem laut hancur, pesisir pantai diuruk, dan ruang tangkap nelayan tradisional digusur paksa. Pemerintah bertindak ramah memanjakan korporasi kakap dengan karpet merah konsesi, namun begitu kejam menggusur hak hidup rakyat kecil yang tak berdaya.
Rupiah Ambruk ke Level Rp17.800, Pajak Mencekik, Ekonomi Sekarat di sektor makro, ketidakmampuan rezim saat ini dalam menjaga stabilitas moneter memperparah penderitaan rakyat domestik. Memasuki Juni 2026, nilai tukar rupiah terus babak belur terperosok hingga bertahan di kisaran Rp17.800 per dolar AS. Pelemahan mata uang ini memicu efek domino yang mengerikan: harga bahan baku impor melambung, harga kebutuhan pokok meroket dari hulu ke hilir, dan biaya produksi industri lokal membengkak hingga memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Anehnya, alih-alih memberikan jaring pengaman sosial atau menurunkan beban konsumsi rakyat, pemerintah justru mengambil jalan pintas yang opresif. Instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terus digenjot naik secara agresif di tengah daya beli warga yang lumpuh.
Ini adalah logika kebijakan fiskal yang malas dan bersifat predatorik. Negara enggan memburu kewajiban pajak para oligarki pemilik modal besar, tetapi begitu lincah memeras keringat rakyat kelas pekerja dan menengah yang ruang geraknya makin sempit. Menuntut komitmen nasionalisme dan ketaatan bayar upeti di tengah hancurnya daya beli adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Menolak “Gotong Royong” Searah Rezim ini gemar memanipulasi narasi gotong royong khas Pancasila dan antenk-atenk asing sebagai alat cuci tangan. Rakyat terus-menerus dituntut berkorban demi “keberlanjutan pembangunan,” tetapi negara absen saat rakyat menuntut hak dasarnya. Sektor fundamental seperti pendidikan tinggi (UKT), jaminan kesehatan, hingga energi kian dikomersialkan dan dilepas ke mekanisme pasar bebas. Rakyat dipaksa membayar mahal untuk hak-hak yang dijamin oleh konstitusi.
Lebih ironis lagi, uang pajak yang ditarik dengan paksa itu justru dihamburkan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar dan janji-janji politik populis yang minim urgensi bagi isi piring nasi rakyat. Di saat yang sama, berita korupsi triliunan rupiah dan gaya hidup hedonis aparat penegak hukum serta pejabat negara tersaji telanjang di depan mata publik. Ini bukan gotong royong, melainkan eksploitasi legalitas demi mempertahankan ambisi kekuasaan.
Saatnya Mahasiswa Merebut Kembali Makna PancasilaPancasila tidak boleh dibiarkan mati di dalam teks upacara atau dijadikan komoditas politik pencitraan. Kesaktian Pancasila hari ini tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa mampunya negara melindungi benteng alamnya dan memastikan rakyatnya bisa makan tanpa harus terjerat utang piutang akibat ekonomi yang salah urus.
Melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, gerakan mahasiswa harus kembali ke khitahnya sebagai penyambung lidah rakyat. Kita menuntut pemerintah segera:
1. Menghentikan kebijakan fiskal yang memeras rakyat dan batalkan kenaikan tarif pajak yang tidak rasional.
2. Menghentikan total proyek eksploitasi alam, pembabatan hutan, serta proyek reklamasi yang merusak ruang hidup rakyat.
3. Menyelamatkan nilai tukar rupiah dengan kebijakan moneter yang berdaulat, bukan sekadar tunduk pada arus pasar global.
Jika penguasa tetap tuli dan memilih melanggengkan sistem ekonomi neoliberal berkedok Pancasila ini, maka jalanan akan menjadi ruang sidang rakyat yang sah. Melawan ketidakadilan ekonomi dan kerusakan ekologis adalah cara sejati kita merawat Pancasila yang sesungguhnya.
About the Author
