Bintan Utara, Media Jaringanbintanginfo.com – Polemik dugaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan Pertamina Tanjung Uban kembali mencuat. Hingga kini, hasil kesepakatan pertemuan yang digelar pada 23 Oktober 2025 disebut belum juga direalisasikan.
Persatuan Pemuda Tempatan Bintan Utara (Perpat) menyoroti tidak adanya tindak lanjut maupun informasi dari pihak perusahaan terkait komitmen yang telah disepakati bersama berbagai elemen masyarakat dan LSM saat pertemuan tersebut.
BACA JUGA Ratusan Kontainer Limbah B3 Misterius, Aktivitas PT Logam Internasional Jaya di Batam Kembali Disorot
Ketua Perpat Bintan Utara, Darsono, menilai sikap tersebut menimbulkan tanda tanya besar terhadap komitmen perusahaan BUMN sekelas Pertamina.
“Kami sudah melakukan pertemuan yang diadakan di Pertamina pada 23 Oktober 2025, tetapi sampai saat ini hasil kesepakatan itu belum ada realisasinya. Kami merasa disepelekan, janji-janji yang disepakati seakan hilang begitu saja,” ujarnya.
Menurut Darsono, tidak adanya kejelasan ini berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat jika terus dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret.
Perpat juga mendesak instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, agar segera turun tangan dan menindaklanjuti persoalan limbah B3 tersebut.
“Saya berharap dinas terkait, khususnya DLH, segera menangani masalah ini. Sudah hampir setengah tahun belum ada respons. Jangan sampai nanti menjadi permasalahan yang lebih besar di masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp, salah satu staf Pertamina, Rohman, memberikan tanggapan singkat.
“Wa’alaikum salam wr wb. Bisa disebutkan masyarakat yang menanyakan dari mana?” tulisnya. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya kurang memahami secara detail persoalan limbah yang dimaksud, namun menurut pengetahuannya, permasalahan tersebut telah dinyatakan selesai dari sisi perizinan dan dokumentasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak Pertamina terkait tindak lanjut kesepakatan yang dimaksud. Polemik ini pun masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat Bintan Utara.(Hariadi)
Editor Redaksi
Reporter: Hariadi
About the Author
