Dinilai Dua Instansi vertikal dikota batam saling Lempar Tanggung Jawab, Buntut Penangkapan Wartawan terhadap Pemberitaan Rokok Ilegal
BATAM,Jaringanbintanginfo.com– Penanganan perkara dugaan tindak pidana yang menjerat seorang wartawan berinisial H di Kota Batam semakin Memanas. Pasalnya, terdapat perbedaan penyampaian keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Barelang mengenai dugaan tindak pidana yang menjadi dasar pengamanan wartawan tersebut.
Perbedaan keterangan itu muncul sejak pelaksanaan doorstop pascapengamanan wartawan H pada 16 November 2026, hingga wawancara wartawan setelah konferensi pers terkait BBM, Kamis (19/11/2026).
Dalam keterangan awal saat doorstop, Kasat Reskrim Polresta Barelang menyampaikan bahwa pengamanan terhadap wartawan H berkaitan dengan dugaan pemerasan.
Sementara itu, dalam surat perintah penangkapan, sebagaimana informasi yang diperoleh, tertulis dugaan pengancaman.
Kemudian, ketika diwawancarai wartawan pada 17 November 2026, Kasat Reskrim menyebut dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik.
Perbedaan penyebutan dugaan tindak pidana tersebut menimbulkan pertanyaan publik. Apakah perkara ini berfokus pada dugaan pemerasan, pengancaman, pencemaran nama baik, atau terdapat beberapa dugaan tindak pidana yang ditangani secara bersamaan?
Dalam wawancara lanjutan, wartawan kembali mempertanyakan mengenai objek pemerasan yang dimaksud dan apa kaitannya dengan perkara tersebut.
Kasat Reskrim Polresta Barelang kemudian memberikan penjelasan bahwa perkara itu berkaitan dengan pemberitaan yang disertai permintaan uang untuk menurunkan berita (take down).
Kita amankan di sini karena sudah ada transfer uang Rp10 juta ke rekening wartawan tersebut dan di-takedown beritanya, ungkap Kasat Reskrim.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya menerapkan Pasal 483 ayat (1) huruf a terkait dugaan pengancaman dan pencemaran.
Menurut penjelasannya, unsur pencemaran yang dipersoalkan berkaitan dengan pemberitaan yang mencatut salah seorang masyarakat dalam pemberitaan mengenai rokok.
Namun, persoalan lain kemudian muncul ketika wartawan mempertanyakan apakah pihak pelapor memiliki keterkaitan dengan rokok yang menjadi objek pemberitaan tersebut sehingga bersedia mentransfer uang Rp10 juta.
Menanggapi pertanyaan itu, Kasat Reskrim menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan rokok tersebut.
Terkait pertanyaan rekan-rekan ini kami serahkan kepada kami, nanti kami akan tindak lanjuti terkait dengan rokok itu juga dan Pelapor pungkasnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa penanganan rokok tanpa pita cukai merupakan domain Bea Cukai sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
Sebelumnya, pada Rabu (18/11/2026), wartawan mendatangi pihak Bea Cukai untuk meminta penjelasan mengenai kewenangan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai.
Dalam keterangannya, pihak Bea Cukai menyampaikan bahwa kewenangan mereka berkaitan dengan penindakan barang, dan menjelaskan bahwa penangkapan orang bukan kewenangan yang mereka lakukan dalam konteks penindakan biasa, kecuali dalam operasi tangkap tangan.
Namun, Mujiono juga menegaskan bahwa seluruh aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan terhadap peredaran barang ilegal sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana penanganan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai dilakukan, termasuk apabila terdapat informasi mengenai pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan peredaran barang ilegal tersebut.
Perlu ditegaskan, dugaan permintaan uang oleh wartawan untuk menurunkan berita, apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana, tentu harus diproses sesuai hukum. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk mengusut secara utuh seluruh rangkaian peristiwa, termasuk substansi pemberitaan yang dipersoalkan.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang wartawan yang diamankan, melainkan juga menyangkut transparansi proses penegakan hukum, kepastian dasar hukum tindakan kepolisian, serta keseriusan aparat dalam menindaklanjuti dugaan peredaran barang ilegal.
Penegakan hukum harus berjalan dua arah: dugaan pelanggaran oleh wartawan harus diperiksa, tetapi dugaan pelanggaran yang menjadi objek pemberitaan juga tidak boleh berhenti tanpa kejelasan.
Publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh, bukan sekadar potongan keterangan yang justru memunculkan pertanyaan baru.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Satreskrim Polresta Barelang, pihak pelapor, Bea Cukai, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.(Red)
