Jacobus Silaban Soroti Penangkapan Hirmawansyah: Delapan Tahapan Hukum Disebut Tuntas dalam Tiga Jam
BATAM,Jaringanbintanginfo.com – Proses penangkapan wartawan Hirmawansyah alias Himawan oleh penyidik Polresta Barelang terkait pemberitaan dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester menjadi sorotan kuasa hukumnya, Jacobus Silaban, S.H.
Jacobus mempertanyakan singkatnya waktu penanganan perkara tersebut. Berdasarkan kronologi dan dokumen yang dimiliki tim kuasa hukum, rangkaian proses mulai dari laporan polisi (LP), penyelidikan, penyidikan, penerbitan SPDP, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka hingga penangkapan disebut berlangsung sekitar tiga jam.
Ia mengungkapkan, pada 15 November 2026 sekitar pukul 23.00–00.00 WIB, terjadi transfer uang muka (DP) sebesar Rp10 juta ke rekening kliennya. Menurut keterangan klien, sebelumnya ia sempat menolak dan meminta transaksi ditunda hingga keesokan hari. Namun, pihak bernama Andi disebut tetap mendesak meminta nomor rekening.
Sekitar pukul 04.00 WIB, atau beberapa jam setelah transaksi tersebut, Hirmawansyah dijemput penyidik dari kediamannya di kawasan Nagoya, Batam.
“Yang menjadi pertanyaan kami, apakah setelah ditangkap baru ditetapkan sebagai tersangka, atau penetapan tersangka sudah dilakukan sebelumnya?” ujar Jacobus.
Menurutnya, persoalan ini bukan mempermasalahkan kecepatan aparat dalam bekerja, melainkan memastikan seluruh tahapan hukum dilaksanakan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Jacobus meminta Polresta Barelang memberikan penjelasan terbuka mengenai waktu pelaksanaan gelar perkara, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta dasar penetapan tersangka dan penangkapan kliennya.
Dengan nada kritis, ia bahkan menyebut kecepatan proses tersebut sebagai sesuatu yang patut dicermati.
“Kalau memang delapan tahapan itu dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga jam, secara lengkap, sah, dan sesuai aturan, tentu ini menjadi prestasi yang patut dicontoh penyidik di seluruh Indonesia. Namun, prosedurnya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Hingga persoalan ini mendapat penjelasan resmi dari penyidik, pertanyaan mengenai kronologi dan kepatuhan prosedur penanganan perkara tersebut masih menjadi perhatian pihak kuasa hukum.(Red)
