Jaringan Bintang info.com _SERANG,- Kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Penggalang, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, menjadi sorotan. Pasalnya, saat awak media mendatangi kantor desa untuk melakukan konfirmasi terkait sejumlah program Pemerintah Desa Penggalang, Kepala Desa Heriyanto tidak berada di tempat. Bahkan, berdasarkan pantauan di lokasi, tidak terlihat staf maupun pegawai yang sedang berada di ruang pelayanan.
Kunjungan awak media tersebut berlangsung sekitar pukul 10.55 WIB. Kedatangan awak media bertujuan untuk meminta keterangan dan klarifikasi secara langsung kepada Kepala Desa Penggalang terkait pelaksanaan program-program desa.
Namun, setibanya di kantor desa, awak media tidak berhasil menemui Kepala Desa Heriyanto. Kondisi ruangan kantor dan tempat pelayanan saat itu juga terlihat sepi, tanpa adanya staf atau pegawai yang berada di dalam ruangan pelayanan.

Saat dikonfirmasi, salah satu staf atau pegawai desa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa jumlah staf atau pegawai di Kantor Desa Penggalang sebanyak tujuh orang.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan ketika awak media mendapati kondisi kantor desa yang tidak menunjukkan adanya aktivitas pelayanan di ruangan pada saat kunjungan berlangsung.
Kondisi ini patut menjadi perhatian, mengingat kantor desa merupakan pusat pelayanan pemerintahan yang setiap hari dibutuhkan masyarakat. Warga datang ke kantor desa untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, memperoleh informasi, hingga mendapatkan pelayanan langsung dari aparatur pemerintahan desa.
Ketidakhadiran kepala desa maupun tidak terlihatnya petugas di ruang pelayanan pada saat kunjungan tersebut perlu mendapatkan penjelasan. Sebab, kedisiplinan aparatur dan kepastian pelayanan merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa.
Camat Ciruas dan DPMD Diminta Turun Tangan
Atas kejadian tersebut, awak media meminta Camat Ciruas bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang agar tidak mengabaikan persoalan ini. Pihak terkait diharapkan melakukan pengecekan langsung, mengevaluasi kedisiplinan aparatur, serta memastikan pelayanan di Kantor Desa Penggalang berjalan sebagaimana mestinya.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja dan kewajiban pelayanan, pemerintah daerah diharapkan memberikan pembinaan maupun sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur tugas dan kewajiban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi landasan penting bahwa penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Awak media juga berharap Kepala Desa Penggalang, Heriyanto, dapat memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakhadirannya di kantor desa ketika awak media melakukan kunjungan pada pukul 10.55 WIB. Penjelasan tersebut diperlukan agar persoalan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Kepala Desa Penggalang, Heriyanto, Camat Ciruas, maupun DPMD Kabupaten Serang. Hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait.
Pelayanan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah desa yang harus dijalankan dengan penuh kedisiplinan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan justru kesulitan mendapatkan haknya karena tidak ada nya petugas yang dapat ditemui di kantor desa,
Transparansi, kedisiplinan,dan tanggung jawab aparatur desa harus menjadi perhatian bersama demi terwujudnya pemerintahan desa yang profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Red(Ani)
