BATAM — Realisasi investasi di Kota Batam pada Semester I 2026 mencapai sekitar Rp40 triliun berdasarkan penghitungan metode bottom-up Badan Pengusahaan (BP) Batam. Capaian tersebut menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Komisi II dari Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin.
Wahyu mempertanyakan sejauh mana besarnya investasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Batam.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melihat keberhasilan investasi dari besarnya nilai modal yang masuk ke Batam. Dampak terhadap masyarakat juga harus menjadi salah satu ukuran utama keberhasilan investasi.
“Investasi yang mencapai sekitar Rp40 triliun pada semester I 2026 menunjukkan Batam masih menjadi salah satu magnet investasi. Namun, pemerintah jangan hanya bangga dengan besarnya angka investasi,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan investasi bukan semata-mata berapa triliun rupiah yang masuk, tetapi seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pertanyaannya sederhana: berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa UMKM Batam yang masuk dalam rantai pasok industri? Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah daya beli masyarakat membaik? Dan apakah investasi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD serta pembangunan fasilitas publik?” katanya.
Wahyu menilai pertumbuhan investasi perlu diikuti dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi. Ia mengingatkan agar masyarakat sekitar kawasan investasi tidak hanya menjadi penonton ketika aktivitas industri dan usaha terus berkembang.
“Jangan sampai terjadi paradoks: investasi tumbuh, kawasan industri berkembang, tetapi masyarakat di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan UMKM lokal hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Karena itu, Wahyu mendorong pemerintah agar membuka indikator dampak investasi secara transparan dan terukur kepada publik.
Menurutnya, setiap investasi besar semestinya memiliki indikator manfaat sosial-ekonomi yang dapat dipantau, mulai dari serapan tenaga kerja lokal, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kemitraan dengan UMKM, penggunaan produk lokal, hingga kontribusinya terhadap penerimaan daerah.
“Batam tidak cukup hanya menjadi tempat masuknya modal. Batam harus menjadi tempat di mana masyarakatnya ikut naik kelas karena investasi,” ujarnya.
Wahyu juga menilai pemerintah perlu memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, BP Batam mencatat realisasi investasi Semester I 2026 sebesar Rp38,97 triliun berdasarkan metode bottom-up, atau sekitar 55,67 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp70 triliun. Sementara berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), realisasi investasi tercatat Rp29,89 triliun.
Data Pemko Batam juga mencatat investasi Semester I 2026 menyerap 40.943 tenaga kerja, terdiri dari 40.423 tenaga kerja Indonesia dan 520 tenaga kerja asing.
Wahyu mengatakan, data tersebut penting untuk dibuka secara lebih rinci kepada masyarakat sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
“Sebab pada akhirnya, investasi bukan hanya tentang modal yang masuk ke Batam, tetapi tentang kesejahteraan yang mengalir kepada masyarakat Batam,” pungkasnya.
Pantun Melayu
Pergi ke Sekupang membawa ikan,
Singgah sebentar membeli ketan.
Investasi jangan sekadar angka pencatatan,
Rakyat Batam harus merasakan manfaat pembangunan. (Red)
About the Author
