Polemik Penyidik PPA Polda Kepri Disorot, ONIN Desak Pemeriksaan CCTV Dibuka Secara Transparan
BATAM, JaringanBintangInfo.com – Polemik yang menyeret nama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri), Iptu Yanti Harefa, kembali menjadi perhatian. Di tengah berkembangnya laporan dan pernyataan dari sejumlah pihak, transparansi serta objektivitas penanganan perkara menjadi hal yang dinilai penting untuk memastikan fakta sebenarnya terungkap.
Ketua Ono Nias Indonesia (ONIN) DPW Kepri, N. Zega, menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan. Ia menilai, polemik yang berkaitan dengan dugaan kekerasan terhadap anak di lingkungan Djuwita Playgroup tidak seharusnya berkembang menjadi saling tuding tanpa didukung pemeriksaan bukti secara menyeluruh.
N. Zega secara khusus mendesak Polda Kepri agar memeriksa seluruh rekaman kamera pengawas atau CCTV yang relevan, baik yang berkaitan dengan dugaan peristiwa terhadap anak maupun proses pemeriksaan yang menjadi sorotan.
“Saya akan mengawal kasus ini. Saya tantang Polda Kepri untuk membuka fakta melalui pemeriksaan CCTV. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi perdebatan panjang tanpa kejelasan. Publik membutuhkan fakta, bukan sekadar saling melontarkan tuduhan,” tegas N. Zega.
Menurutnya, rekaman CCTV dapat menjadi salah satu petunjuk penting untuk menguji kesesuaian berbagai keterangan yang berkembang. Karena itu, seluruh bukti yang relevan perlu diperiksa secara profesional, objektif, dan independen sesuai ketentuan hukum.
Sorotan tersebut juga menyentuh dugaan intimidasi yang disebut-sebut terjadi saat proses pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik.
N. Zega meminta dugaan tersebut tidak langsung dianggap benar maupun dibantah tanpa pemeriksaan. Jika terdapat rekaman CCTV yang merekam situasi selama pemeriksaan, menurutnya, rekaman itu perlu diamankan dan ditelaah secara objektif.
“Kalau memang ada tuduhan intimidasi, silakan buktikan. Sebaliknya, apabila rekaman CCTV menunjukkan tidak adanya tindakan sebagaimana yang dituduhkan, maka pernyataan tersebut harus diuji kebenarannya. Jangan sampai seseorang dituduh melakukan sesuatu tanpa dukungan bukti yang jelas,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa apabila dalam perkembangan persoalan ditemukan indikasi adanya tuduhan tidak benar yang merugikan nama baik Iptu Yanti Harefa, pihaknya siap mendorong agar persoalan tersebut dikaji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa ada atau tidaknya unsur pencemaran nama baik harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, konteks pernyataan, serta ketentuan hukum. Penilaian tersebut tidak boleh dibangun atas asumsi ataupun kesimpulan sepihak.
Lebih lanjut, N. Zega mengingatkan agar polemik ini tidak berkembang menjadi konflik personal maupun saling serang antar pihak. Menurutnya, substansi utama yang harus dikedepankan adalah pengungkapan dugaan peristiwa, perlindungan terhadap anak, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas. Kalau ada pelanggaran, buktikan dan proses sesuai hukum. Kalau ada tuduhan yang tidak benar, harus ada mekanisme hukum untuk memulihkan nama baik pihak yang dirugikan,” katanya.
Polemik ini menjadi perhatian karena menyangkut dua persoalan yang sama-sama serius, yakni dugaan kekerasan terhadap anak dan dugaan tindakan tidak profesional dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Untuk itu, Polda Kepri diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk apakah bukti CCTV yang relevan telah diamankan dan diperiksa sebagai bagian dari proses penyelidikan atau penyidikan.
Transparansi dalam penegakan hukum bukan berarti seluruh materi penyidikan harus dibuka kepada publik. Namun, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kerahasiaan penyidikan, dan perlindungan identitas anak.
Hingga berita ini diterbitkan, pernyataan N. Zega merupakan pandangan dan sikapnya dalam menyikapi polemik yang berkembang. Belum terdapat kesimpulan yang dapat ditarik mengenai benar atau tidaknya dugaan intimidasi maupun dugaan kekerasan yang menjadi pokok persoalan.
Redaksi JaringanBintangInfo.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Polda Kepri, pihak Djuwita Playgroup, Iptu Yanti Harefa, serta pihak-pihak terkait lainnya guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.
Pada akhirnya, pengungkapan persoalan ini harus bertumpu pada bukti yang dapat diuji melalui proses hukum, bukan sekadar opini dan pernyataan yang berkembang di ruang publik.(Red)
