Gunakan Identitas Palsu untuk Ajukan Paspor RI, WN Tiongkok Dideportasi dari Bintan
BINTAN,Jaringanbintanginfo.com– Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan mendeportasi seorang warga negara Tiongkok berinisial YX (33) setelah yang bersangkutan terungkap menggunakan identitas kependudukan Indonesia yang diduga tidak sah untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia.
Pendeportasian dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Selanjutnya, YX diberangkatkan menuju negara asalnya pada Jumat (6/11/2026).
Kasus ini bermula pada 9 April 2026, ketika YX mendatangi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan untuk mengajukan permohonan paspor baru melalui aplikasi M-Paspor menggunakan identitas atas nama AP.
Namun, petugas mulai curiga saat proses wawancara dan pengambilan foto. Pasalnya, pemohon tidak mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan hanya menggunakan bahasa Inggris.
Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Dari pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan bahwa YX merupakan warga negara Tiongkok yang masih memiliki paspor Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang berlaku.
Hasil pemeriksaan juga mengungkap dugaan penggunaan dokumen kependudukan Indonesia yang tidak sah, berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran atas nama AP untuk memperoleh dokumen perjalanan Indonesia.
Dalam penanganan perkara tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pendaftaran M-Paspor, surat pernyataan, serta satu unit telepon genggam yang digunakan dalam proses pengajuan permohonan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian kemudian menggelar perkara bersama Korwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dan Korwas PPNS Reskrim Polres Bintan pada 7 Mei 2026.
Dari hasil gelar perkara, alat bukti dinyatakan telah memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian. YX selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan, Adi Hari Pianto, menegaskan bahwa penyalahgunaan identitas kependudukan untuk mendapatkan paspor Indonesia merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan negara.
“Integritas dokumen perjalanan Republik Indonesia tidak boleh dikorbankan oleh cara-cara yang melawan hukum. Kami memperketat verifikasi faktual, termasuk pada tahap wawancara, agar manipulasi identitas gagal sejak tahap permohonan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap warga negara asing akan terus diperkuat, termasuk melalui koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di wilayah Kabupaten Bintan.
Imigrasi Bintan juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam pemalsuan dokumen maupun penggunaan identitas milik orang lain untuk mengurus dokumen keimigrasian.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dokumen negara sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas keimigrasian oleh pihak yang tidak berhak. (Red)
