(Natuna)-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau (Kepri), melalui instansi terkait mengeluarkan imbauan sekaligus langkah tidak biasa didalam upaya menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yakni dengan menggelar sayembara bagi masyarakat yang dapat menangkap atau melaporkan pelaku pembakaran.
Dalam selebaran yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan, disebutkan bahwa warga yang berhasil memberikan informasi valid terkait pelaku karhutla akan diberikan hadiah sebesar Rp.5 juta. Syaratnya, laporan harus dilengkapi bukti seperti foto, lokasi kejadian, saksi minimal dua orang, serta identitas pelaku.
Langkah ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah didalam menangani persoalan karhutla yang kerap terjadi, terutama saat musim cuaca ekstrem panas datang namun, kebijakan tersebut justru menuai beragam negatif dari tanggapan masyarakat sekitar.
BACA JUGA Rp18 Miliar Lebih Digelontorkan, Nasib PPPK Paruh Waktu Natuna Terlupakan
Seorang narasumber kompeten inisial DS (57) mengatakan bahwa sejumlah warga
menilai pendekatan sayembara ini terkesan “tidak lazim” dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Kritik muncul karena dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal, fitnah, hingga tindakan main hakim sendiri jika tidak dikontrol secara ketat.
“Ini seperti memburu pelaku kriminal kelas berat, padahal di lapangan melihat kondisinya berbeda maupun bisa-bisa masyarakat saling curiga,” ujar DS saat dikonfirmasi oleh media ini melalui via telpon WhatsApp. Minggu 29/03/2026. Pukul 12.30. Siang.
Di sisi lain, ada pula yang mendukung langkah tersebut sebagai bentuk upaya dalam partisipasi publik serta menjaga lingkungan maupun mengingat karhutla berdampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, hingga ekosistem.
Pihak pemerintah daerah sendiri juga menegaskan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan dan setiap laporan tetap akan diverifikasi oleh aparat berwenang sebelum ditindaklanjuti.
Meski demikian, pengamat menilai pemerintah daerah harus mengaji ulang dan juga mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif, bukan hanya represif ke masyarakat setempat.
Sosialisasi, pengawasan lapangan, serta penegakan hukum yang konsisten dinilai lebih efektif dalam jangka panjang.
”Cukup pendekatan ke masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi dari dinas terkait seperti pihak Kecamatan, Desa maupun tingkat kelurahan yang di hadiri oleh TNI-Polri pasti masyarakat akan paham berbahayanya tentang karhutla terhadap kesehatan maupun tentang tindakan pidana yang menanti,” Tegasnya.
”Tidak perlu mengadakan Sayembara seperti itu, karena masyarakat tidak perlu di takut-takuti dan seterusnya pemimpin daerah melindungi masyarakat bukan mencari kesalahan masyarakat, karena Bupati dan Wakil Bupati Natuna di pilih oleh masyarakat,”Tutupnya.
Kebijakan sayembara ini pun kini menjadi perbincangan hangat-hangat di tengah masyarakat Natuna antara harapan akan solusi cepat, dan kekhawatiran akan dampak sosial yang bisa ditimbulkan.(Tim/Rls)
Editor:Redaksi
Jurnalis:Tim
About the Author
