Agam, Jaringanbintanginfo.com – Pasca bencana Galodo yang melanda Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, seorang penggiat sosial angkat bicara terkait penanganan pasca bencana, Kamis (15/1/2026).
Saat ditemui awak media di kediamannya, penggiat sosial tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga di lapangan. Beberapa poin utama yang disoroti meliputi penyaluran bantuan, proses normalisasi sungai, serta peran perangkat daerah mulai dari wali nagari hingga pemerintah kabupaten.
Baca Juga IKSA Batam Salurkan Donasi Warga Batam untuk Korban Bencana Galodo Salareh Aia Agam
Terkait penyaluran bantuan, ia menyampaikan bahwa hingga saat ini bantuan terus berdatangan dari berbagai pihak.
“Alhamdulillah, bantuan cukup banyak yang datang, baik dari perantau maupun masyarakat sekitar Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia juga mengakui adanya bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Namun demikian, ia menekankan perlunya evaluasi ke depan, khususnya terkait transparansi bantuan dari pemerintah.
“Untuk bantuan pemerintah tentu harus ada transparansi yang jelas. Saat ini yang saya lihat masih kurang transparan, terutama dari perangkat daerah, khususnya Wali Nagari Salareh Aia, terutama di Salareh Aia Induk tempat saya tinggal,” tegasnya.
Menurutnya, kurangnya transparansi terlihat sejak proses pendataan hingga penyaluran bantuan kepada penerima.
“Belum ada keterbukaan yang benar-benar disampaikan ke publik. Ini yang menjadi perhatian kami,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah nagari ke depan dapat lebih transparan, baik dalam pendataan maupun penyaluran bantuan, terlebih bantuan yang bersumber dari APBD maupun APBN.
“Saya hanya meminta agar dilakukan evaluasi sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran dan lebih terbuka,” katanya.
Terkait normalisasi sungai, ia menyebutkan bahwa proses tersebut sudah mulai dilakukan. Namun di lapangan, ia melihat banyak alat berat yang tidak beroperasi.
“Saya juga tidak tahu apa penyebabnya, apakah terkendala bahan bakar atau operator,” ucapnya.
Mengenai peran pemerintah, ia menyampaikan bahwa dalam kondisi bencana tentu banyak keterbatasan. Namun ia berharap perangkat daerah, khususnya wali nagari, dapat bekerja lebih maksimal.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, hingga pemulihan lahan pertanian,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah nagari dan masyarakat agar penanganan pasca bencana berjalan optimal.
Sementara itu, awak media juga sempat menemui Wali Nagari Salareh Aia Timur berinisial (F). Saat ditanya terkait alat berat yang tidak beroperasi, ia mengaku belum mengetahui penyebabnya.
“Saya juga kurang tahu, tapi ada bantuan alat berat dari Polri yang beroperasi,” ujarnya singkat.
Terkait alat berat lain yang tidak beroperasi, ia menegaskan belum mengetahui kendalanya.
Rilisan ini menjadi catatan awal terkait penanganan pasca bencana Galodo di Nagari Salareh Aia yang masih memerlukan perhatian dan evaluasi dari berbagai pihak.
Reporter:HRS
Editor:Redaksi
Sumber:Warga
About the Author
